[HANOI] Kasino, bar karaoke, dan banyak industri lainnya sepertinya tidak lagi butuh izin usaha khusus berkat rencana besar yang akan memperbaiki iklim investasi dan mendukung sektor swasta di Vietnam. Negara ini memang mengejar pertumbuhan ekonomi ambisius dengan target double-digit.
Kementerian Keuangan Vietnam sedang mencari masukan mengenai draft resolusi yang akan menghapus 58 jenis usaha bersyarat dan merevisi 12 jenis lainnya. Beberapa sektor yang ditinjau termasuk asuransi ulang, ekspor beras, dan impor mobil – semuanya saat ini wajib memiliki izin usaha sesuai dengan Undang-Undang Investasi 2025.
Menurut Pham Luu Hung, kepala ekonom di SSI Securities, draft ini “adalah langkah signifikan menuju kerangka regulasi yang lebih efisien dan berbasis risiko”. Ia menuturkan bahwa jika diterapkan dengan baik, hal ini bisa menyusutkan beban kepatuhan, mempermudah ekspansi sektor swasta, dan memperkuat iklim investasi di Vietnam, tanpa mengabaikan perlindungan bagi kepentingan publik yang penting.
Ini adalah bagian dari reformasi besar-besaran yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam, dengan tujuan mengurangi hambatan birokrasi, mempercepat proses persetujuan, dan memperkecil ukuran birokrasi. Rencana ini – yang paling luas dalam beberapa dekade – menargetkan pengurangan sekitar 20 persen jumlah kementerian, lembaga, dan tenaga kerja demi meningkatkan eksekusi kebijakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di bulan April lalu, pemerintah Vietnam sudah mengeluarkan delapan resolusi yang menghapus 680 prosedur administratif dan menyederhanakan 521 prosedur lainnya untuk mengatasi kemacetan dalam persetujuan investasi dan operasional usaha, sesuai pernyataan terpisah di situs pemerintah.
Selain itu, Vietnam juga berusaha mempercepat pengembangan sektor swasta dan melakukan reformasi pada perusahaan milik negara, menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan minimal 10 persen rata-rata dalam lima tahun ke depan. Namun, ambisi ini sudah diuji oleh konflik di Timur Tengah yang telah meningkatkan biaya energi dan mengancam risiko inflasi.
Rencana dari kementerian keuangan ini dirancang untuk menghilangkan syarat masuk yang tumpang tindih, sambil tetap mempertahankan perlindungan yang berkaitan dengan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan masyarakat. Banyak yang berharap langkah ini bisa membawa dampak positif bagi ekonomi negara dan menarik lebih banyak investasi asing.
