[JAKARTA] Para pelaku ekspor di Indonesia harus bersiap-siap! Mulai 1 Juni, mereka wajib melaporkan penjualan mereka kepada Danantara Sumberdaya Indonesia, lembaga baru yang akan mengatur ekspor komoditas strategis. Ini adalah langkah penting yang diambil pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan manajemen ekspor di tanah air.
Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan, mengungkapkan bahwa Danantara Sumberdaya Indonesia sedang dalam tahap pelaksanaan, setelah sebelumnya hanya konsep. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg TV pada 23 Mei lalu, di sela-sela pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) di Suzhou, China, dia menekankan bahwa ini adalah inisiatif yang masih dalam proses pengembangan.
Dengan tegas, Roro menyatakan, “Ini sangat baru, dan kami akan melihat seberapa jauh perkembangan ini dalam beberapa minggu ke depan.” Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil alih ekspor dari beberapa komoditas penting Indonesia, seperti minyak sawit, batubara termal, dan beberapa produk nikel, pasar yang memang dikuasai Indonesia.
Prabowo juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih baik terhadap pengiriman, di mana diperkirakan negara kaya sumber daya ini kehilangan hingga US$150 miliar setiap tahunnya akibat praktik seperti under-invoicing yang merugikan. Total pendapatan negara pada tahun 2025 mencapai hampir US$160 miliar, jadi langkah ini bisa jadi sangat krusial untuk memperbaiki kondisi itu.
“Kami ingin melindungi kepentingan nasional kami,” tambah Roro. Meski detailnya masih dalam penyempurnaan, akan ada masa transisi di mana mulai 1 Juni, eksportir diharuskan melaporkan penjualan komoditas strategis ini kepada Danantara Sumberdaya. Setelah itu, lembaga ini diharapkan bisa mengatur kontrak ekspor, pengiriman, dan transaksi pembayaran di waktu yang akan datang.
Namun, langkah besar ini cukup membuat investor gelisah. Mereka khawatir Indonesia akan semakin menjauh dari pendekatan yang bersahabat dengan pasar dan disiplin fiskal yang selama ini menjaga stabilitas ekonomi. Roro menegaskan bahwa kementerian perdagangan akan berupaya keras untuk menyusun strategi komunikasi yang terstruktur bagi para pembeli internasional dan pemangku kepentingan lokal saat sistem ini bertransisi. Setiap perkembangan dalam beberapa minggu ke depan akan disampaikan secara transparan untuk memastikan rantai pasokan global tidak terganggu.
“Kami ingin memaksimalkan pendapatan ekspor dan menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana ekspor komoditas ini dapat memberikan efek positif bagi negara kita,” kata Roro. Dia juga menekankan bahwa penting untuk memperjelas aturan komoditas domestik dan berupaya untuk integrasi perdagangan global yang lebih luas.
Selama pertemuan APEC, misi perdagangan Indonesia berhasil mencatat sekitar US$88 juta dalam potensi transaksi, dengan fokus mengekspor produk pertanian, seperti buah-buahan, ke pasar China. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia di panggung global serta meningkatkan pendapatan negara dari sektor ekspor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi.
