[JAKARTA] Pasar global dan mitra dagang utama akan segera mendapatkan kabar terbaru tentang kebijakan ekspor komoditas baru Indonesia. Pemerintah kini tengah merampungkan proses legal dan struktural untuk meluncurkan lembaga ekspor pusat yang baru, Danantara Sumberdaya Indonesia, menurut seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyebutkan bahwa lembaga baru ini sedang beralih dari konsep ke eksekusi. Ia mengungkapkan informasi ini dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada Sabtu (23 Mei) saat menghadiri pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Suzhou, China.
“Ini masih sangat baru, dan sedang dalam proses,” kata Roro. “Kita akan melihat bagaimana perkembangan ini dalam beberapa minggu ke depan.”
Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, baru-baru ini mengumumkan pengambilan kontrol langsung atas ekspor beberapa komoditas penting Indonesia. Roro juga menambahkan bahwa Danantara Sumberdaya akan mulai mengelola ekspor minyak sawit, batu bara thermal, dan beberapa produk nikel, yang merupakan pasar di mana Indonesia mendominasi.
Prabowo menekankan pentingnya pengawasan yang lebih baik terhadap pengiriman, dengan estimasi bahwa negara kaya sumber daya ini kehilangan hingga $150 miliar setiap tahunnya akibat praktik-praktik yang merugikan seperti penagihan di bawah harga pasar. Total pendapatan negara di ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini tahun lalu hanya sedikit di bawah $160 miliar.
Walaupun rincian kunci masih dalam proses penyempurnaan, ada rencana untuk masa transisi di mana eksportir akan diwajibkan melaporkan penjualan komoditas strategis mereka kepada Danantara Sumberdaya mulai 1 Juni. Lembaga ini diharapkan akan mengambil alih kontrak ekspor, pengiriman, dan pembayaran di kemudian hari setelah tim dan sistem baru terpasang.
Perubahan besar seperti ini bikin para investor khawatir, terutama tentang kemungkinan Indonesia menjauh dari pendekatan yang ramah pasar dan disiplin fiskal yang telah menopang stabilitas ekonomi. Roro juga menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan akan berusaha menyusun strategi komunikasi yang terstruktur dan bertahap untuk pembeli internasional dan pemangku kepentingan lokal selama masa transisi ini. Setiap perkembangan dalam beberapa minggu mendatang akan disampaikan secara transparan agar rantai pasok global tidak mengalami gangguan yang berarti.
Langkah pemerintah ini dianggap penting untuk “melindungi kepentingan nasional kita” dan memaksimalkan pendapatan ekspor, tegas Roro.
“Ada banyak komoditas utama yang sedang kami ekspor,” katanya. Ia juga menambahkan pentingnya pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana “ekspor komoditas ini bisa memberikan efek multiplikasi positif bagi bangsa kita.”
Selain menstandarisasi aturan komoditas domestik, Roro menyoroti pentingnya integrasi perdagangan global yang lebih luas sebagai prioritas. Dia menyebutkan bahwa misi perdagangan Indonesia menghasilan sekitar $88 juta dalam potensi transaksi selama pertemuan APEC, yang berfokus pada ekspor barang pertanian, seperti buah-buahan, ke pasar Tiongkok.
