Beberapa menteri pertahanan ASEAN berkumpul sebelum hari kedua Shangri-La Dialogue yang diadakan di Singapura, Sabtu (30 Mei). Mereka berkomitmen untuk memastikan aliran perdagangan dan pasokan yang bebas melalui koridor internasional, termasuk Selat Malaka dan Singapura.
Pada pertemuan sarapan yang digagas bersama Menteri Pertahanan Chan Chun Sing dan Sekretaris Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr, para pemimpin dari delapan negara di kawasan Asia Tenggara menegaskan pentingnya hukum dan norma internasional di wilayah ini.
Khususnya, mereka menekankan perlunya menjaga hak lintas pelayaran sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Hak ini jadi semakin krusial mengingat situasi geopolitik yang terus berkembang.
Sejak serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu, Iran telah menanggapi dengan menutup Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital bagi lima persen aliran minyak dan gas alam cair dunia. Hal ini tentunya mempengaruhi stabilitas ekonomi global.
Menteri Keuangan Indonesia pada bulan April lalu mengungkapkan ide untuk mengenakan pungutan pada kapal yang melintasi Selat Malaka dan Singapura, dengan hasilnya dibagi tiga. Ini pun memicu reaksi dari menteri luar negeri Indonesia dan Malaysia, yang menegaskan bahwa tidak ada negara yang bisa secara sepihak menentukan akses ke Selat Malaka.
Dalam pernyataannya tentang pertemuan sarapan tersebut, Kementerian Pertahanan (Mindef) menegaskan bahwa dialog Shangri-La, sebuah pertemuan pertahanan tahunan, menyediakan platform bagi negara-negara ASEAN untuk berinteraksi dengan pejabat pertahanan dan keamanan dari seluruh dunia.
Yang hadir di pertemuan tersebut juga termasuk Menteri di Kantor Perdana Menteri Brunei dan Menteri Pertahanan II Halbi Haji Mohd Yussof, Sekretaris Negara Kementerian Pertahanan Kamboja Rath Dararoth, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Donny Ermawan Taufanto, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin, Menteri Pertahanan Thailand Adul Boonthamcharoen, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Vietnam Phan Van Giang.
Berbagai topik juga didiskusikan, termasuk cara-cara bagi ASEAN untuk berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran regional. Selain itu, mereka membahas bagaimana angkatan bersenjata di kawasan ini dan negara-negara dalam Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM-Plus) bisa berlatih bersama, terutama dalam bidang bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana.
ADMM-Plus adalah platform pertemuan pertahanan yang diperluas untuk ASEAN dan negara-negara di luar kawasan, termasuk Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Korea Selatan, dan AS.
Secara terpisah, Chan juga bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Veteran Prancis, Catherine Vautrin, selama dialog tersebut, dan kembali mendiskusikan pentingnya hak lintas pelayaran berdasarkan UNCLOS.
Dalam pertemuan itu, mereka menegaskan hubungan pertahanan bilateral yang kuat antara Singapura dan Prancis. Chan mengungkapkan apresiasinya atas dukungan Prancis terhadap pelatihan Angkatan Udara Republik Singapura di Pangkalan Udara Cazaux di Prancis barat daya.
Berlanjut dari perjanjian pertahanan yang ditandatangani pada Mei 2025, kedua menteri sepakat untuk memperdalam kemitraan mereka dalam pelatihan militer, teknologi pertahanan, perlindungan infrastruktur bawah laut yang vital, dan area penting lainnya.
Chan kemudian bertemu Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto untuk mendiskusikan perkembangan geopolitik dan keamanan terkini. Sebelum pertemuan itu, Singapura dan Italia juga menandatangani perjanjian terkait ketahanan rantai pasokan, yang akan memperkuat rantai pasokan pertahanan kedua negara dalam menghadapi gangguan yang tidak terduga.
