Seperempat Sistem IT Pemerintah Terjebak dalam Teknologi Usang
Hasil riset terbaru menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari 319 sistem IT pemerintah pusat yang dievaluasi melalui kerangka Penilaian Risiko IT Usang mendapatkan peringkat merah. Ini berarti tidak hanya menggunakan teknologi dan infrastruktur lama, tetapi juga menghadirkan risiko operasional tertinggi di antara semua sistem.
Tapi, jangan hanya melihat sistem pemerintah, karena sektor publik lainnya seperti NHS dan kepolisian lokal kemungkinan besar memiliki persentase teknologi usang yang lebih besar—bisa mencapai 70% di beberapa organisasi, menurut laporan dari Re:State.
Mengukur sejauh mana penggunaan teknologi usang ini tidak semudah yang dibayangkan. Sekitar 15% badan publik mengakui bahwa mereka tidak bisa memberikan gambaran akurat atau inventaris asset dari portofolio IT usang mereka, menunjukkan adanya celah besar dalam hal visibilitas.
Teknologi Usang Menjadi Beban Sektor Publik
Lebih jauh lagi, Re:State mengkritik badan publik dan lembaga pemerintah yang hanya memperbaiki masalah dengan solusi sementara. Layaknya plester, perbaikan ini biasanya diterapkan di atas sistem yang sudah ada, yang justru menambah kompleksitas di atas kode lama, dan membuat proses upgrade di masa depan jadi lebih sulit.
Perangkat keras yang usang dikenal memiliki efisiensi rendah dan konsumsi energi yang tinggi, sehingga ada biaya lingkungan dan fiskal yang harus diperhitungkan jika tidak melakukan upgrade. Model finansial dari Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi menunjukkan bahwa kegagalan untuk melakukan upgrade bisa mengakibatkan kerugian sekitar £45 miliar setiap tahunnya di Inggris, baik dalam produktivitas yang hilang maupun saving yang tidak terealisasi.
Bahkan laporan ini menyebutkan bahwa untuk menjaga sistem usang tetap berfungsi bisa menyumbang hampir setengah dari pengeluaran IT central pemerintah.
Menambahkan AI pada Sistem Usang Bukanlah Solusi
Walau kecerdasan buatan (AI) menjanjikan peningkatan produktivitas yang signifikan dalam beban kerja administratif, penerapannya belum bebas dari tantangan. Teknologi yang terfragmentasi, kualitas data yang buruk, dan lapisan perangkat lunak yang kompleks menghalangi pelaksanaan AI secara penuh di pemerintahan. Menurut proyeksi dari Tony Blair Institute, pemerintah bisa mendapatkan £200 miliar dalam bentuk savings berkat pemanfaatan AI dalam lima tahun ke depan.
Tapi, Re:State tak sepenuhnya menyalahkan badan publik dan lembaga pemerintah. Laporan tersebut juga mencatat bahwa banyak departemen yang rutin memperpanjang kontrak akibat model komersial, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada vendor atau membuat migrasi jadi sulit dan mahal.
Contohnya, Police National Computer (PNC) yang berusia 50 tahun ini telah beroperasi sejak 1974 dan kini menyimpan lebih dari lima dekade informasi yang sangat sensitif. Laporan tersebut menyoroti fakta bahwa badan pemerintah juga harus mengalihkan kontrak perangkat lunak kepada perusahaan swasta, yang memberi kesempatan pada perusahaan tersebut untuk mengatur syarat mereka sendiri.
Modernisasi Digital sebagai Tujuan Jangka Panjang
Meski menyelesaikan tantangan ini bukanlah pekerjaan sehari, riset ini menyerukan pembentukan Tugas Modernisasi Digital, mirip dengan Tugas Vaksin yang baru-baru ini dibentuk, untuk bekerja antar-departemen dan berkolaborasi langsung dengan para menteri terkait.
Juga disarankan untuk melakukan Penilaian Dampak Teknologi (TIAs) secara wajib, di mana kelayakan logistik, biaya siklus hidup, ketergantungan pada sistem usang, dan risiko keamanan siber harus dibicarakan dengan menteri sebelum melakukan perubahan teknologi.
Ada pula kepentingan dalam sistem pengadaan terpusat, mirip dengan pengadaan terpusat di bawah Administrasi Layanan Umum AS yang dirancang untuk menekan biaya pengadaan pada masa pemerintahan Trump.
“Teknologi tidak akan berhenti berubah, dan tidak ada pemerintahan yang akan pernah selesai melakukan modernisasi,” tutup laporan tersebut. “Tetapi sistem yang menua tidak perlu menjadi sumber kelemahan negara yang berkepanjangan.”
