Pihak berwenang Indonesia bersiap menghadapi rencana protes besar-besaran yang digelar oleh mahasiswa yang merasa gerah dengan kenaikan biaya hidup. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengendalikan pengeluaran besar dan menghidupkan kembali perekonomian.
Diperkirakan sekitar 4.151 personel gabungan, termasuk 500 tentara, akan dikerahkan untuk mengelola protes ini. Juru bicara kepolisian Jakarta, Budi Hermanto, menyampaikan bahwa peserta diharapkan untuk menghindari tindakan vandalisme dan tidak membawa senjata. Bergantung pada jumlah kerumunan dan situasi di lapangan, mungkin ada pengalihan lalu lintas dan penutupan jalan.
Pengerahan ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kemungkinan terjadinya protes besar, meskipun kelompok sipil dan buruh tidak diharapkan ikut serta.
Protes keras yang terjadi tahun lalu membuat Prabowo mengambil langkah tegas dengan memecat menteri keuangannya. Selain itu, protes besar-besaran pada tahun 2024, tak lama sebelum Prabowo dilantik, mengakibatkan penghapusan rencana perubahan undang-undang pemilu di parlemen.
Wana Alamsyah, kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch, mengungkapkan bahwa protes tahun lalu dimulai saat publik melihat ketimpangan antara mereka dan pejabat publik. “Kekayaan yang dimiliki pejabat publik sangat mencolok,” ujarnya, dengan menyoroti bahwa jika terjadi krisis ekonomi, seharusnya para pejabat mau mempertimbangkan pemotongan gaji mereka, namun kenyataannya mereka memilih menaikkan harga bahan bakar.
Mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Jakarta Raya diundang untuk ikut serta dalam demonstrasi yang dijadwalkan hari Jumat ini. Menurut BEM UI, organisasi eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia, mereka akan berkumpul sekitar jam 1 siang waktu Jakarta di kawasan Plaza Indonesia, yang berjarak sekitar 3 km dari Istana Negara.
Beberapa tuntutan para demonstran fokus pada perekonomian, yang sejalan dengan keprihatinan para investor asing yang telah menarik dananya serta membuat nilai saham dan rupiah anjlok, di mana rupiah menjadi mata uang berkinerja terburuk di Asia tahun ini.
Meski pihak berwenang telah berusaha menahan aliran dana keluar, termasuk dengan kenaikan suku bunga mendadak pekan ini, para mahasiswa menilai pemerintah masih berada di jalur yang salah.
BEM UI menyatakan dalam rilisnya menjelang demonstrasi bahwa “Perekonomian Indonesia semakin memburuk, tetapi pemerintah justru membuat keadaan semakin parah,” mengungkapkan kekhawatiran tentang pengikisan otonomi bank sentral.
Beberapa kelompok masyarakat sipil mengindikasikan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam aksi mahasiswa kali ini. Said Iqbal, kepala salah satu serikat buruh terbesar di Indonesia yang baru saja diangkat sebagai penasihat presiden untuk urusan buruh, juga menyatakan bahwa tidak ada rencana bagi para pekerja untuk ikut dalam protes.
Tapi, para pengamat mengatakan mahasiswa bukan satu-satunya yang peduli dengan kondisi ekonomi dan kebijakan Prabowo.
“Pengeluaran pemerintah dilakukan tanpa perhitungan atau detail informasi untuk masyarakat,” ujar Wana, merujuk pada kemarahan atas kenaikan harga bahan bakar non-subsidi dan penurunan nilai rupiah.
Lima tuntutan mahasiswa termasuk menghentikan “pemborosan” anggaran negara dan menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok serta bahan bakar. Indonesia tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi meskipun harga energi meningkat akibat konflik di Iran, tetapi baru-baru ini menaikkan harga produk bensin non-subsidi yang menyengsarakan kelas menengah Indonesia.
Mereka juga menuntut agar program makan gratis dan skema Koperasi Desa Merah-Putih ditutup. Program ini seharusnya mengurangi kemiskinan dan malnutrisi, namun Prabowo baru-baru ini memecat kepala program itu di tengah penyelidikan dugaan korupsi.
Prabowo, yang merupakan mantan jenderal, juga diminta untuk “menghentikan militerisme dalam urusan sipil” dan mengakui kesalahan pemerintah, menurut BEM UI.
