[CEBU] Ada kabar positif yang berhembus dari beberapa negara di Asia Tenggara yang mulai mempertimbangkan untuk meringankan isolasi Myanmar setelah lima tahun pasca penggulingan Aung San Suu Kyi. Walaupun situasi di Myanmar masih dilanda konflik, diplomat dari berbagai negara menunjukkan keinginan untuk mengembalikan Myanmar ke pangkuan komunitas regional.
Di pertemuan puncak ASEAN yang diadakan di Filipina, pejabat dari Thailand, Kamboja, dan Indonesia mengungkapkan bahwa hasil pemilihan umum di Myanmar, yang dianggap cacat, serta pengampunan politik bagi para tahanan dan pemindahan Suu Kyi ke tahanan rumah, adalah tanda-tanda positif dari presiden hasil kudeta, Min Aung Hlaing.
Namun, konflik militer yang terus berlanjut dengan kelompok bersenjata etnis di luar pusat-pusat perkotaan Myanmar masih menjadi penghalang utama untuk mengakhiri isolasi negara tersebut di dalam blok yang beranggota 11 negara ini.
“Perkembangan terbaru sepertinya menuju arah yang benar,” ujar Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, dalam sebuah wawancara. “Di pertemuan ini, saya memberitahu rekan-rekan saya bahwa kita harus memberikan kesempatan pada pendekatan rekoneksi ini.”
Myanmar telah dikeluarkan dari kepemimpinan ASEAN setelah kudeta pada tahun 2021 yang mengakibatkan banyak pemimpin sipil, termasuk Suu Kyi, dipenjara. Konsensus “Lima Poin” ASEAN menuntut penghentian segera kekerasan, yang membatasi Myanmar hanya mengirim perwakilan non-politik ke pertemuan blok tersebut.
Berbeda dengan ASEAN, Beijing sejauh ini menerima pemerintah Min Aung Hlaing. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, bahkan menjanjikan dukungan saat kunjungannya bulan lalu. Sementara itu, AS tetap menjaga jarak dari pemerintahan baru dan menyerukan penghentian permusuhan, meskipun kedua kekuatan ini memiliki kepentingan di sumber daya mineral Myanmar yang melimpah.
Sihasak menyarankan agar negara-negara ASEAN mengundang menteri luar negeri Myanmar untuk pertemuan sampingan agar bisa menyampaikan kekhawatiran secara langsung. “Jika kita punya kekhawatiran spesifik, kita bisa bilang langsung ke menteri luar negeri,” tambahnya. “Kami percaya saatnya melakukan komunikasi langsung.”
Thailand, yang berbatasan langsung dengan Myanmar sepanjang 2.400 km, terus mendorong keterlibatan dan ingin “membangun jembatan” antara Myanmar dan ASEAN sejak hasil pemilihan pada bulan Februari. Namun, mereka belum menyerukan perubahan segera terkait pembatasan perwakilan politik ASEAN.
Ada kesepakatan di antara negara-negara ASEAN untuk terus berdiskusi. Kung Phoak, Sekretaris Negara di Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja, mengatakan bahwa seperti tidak ada jaminan, namun “Myanmar masih merupakan anggota tetap ASEAN, dan adalah tanggung jawab bersama kita untuk saling membantu.”
Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa pembebasan tahanan politik dan pemindahan Suu Kyi “menunjukkan isyarat positif dan kemajuan menuju arah yang lebih baik,” dan mendorong otoritas Myanmar untuk melibatkan semua pihak terkait untuk memulihkan stabilitas.
Setiap langkah untuk mengembalikan partisipasi penuh Myanmar wajib mendapatkan konsensus dari 10 anggota ASEAN lainnya. Myanmar sendiri melaksanakan pemilihan yang sangat terkontrol awal tahun ini, yang bertujuan untuk beralih ke pemerintahan sipil sambil tetap mempertahankan kekuasaan militer. Hasil pemilihan dimenangkan oleh partai pro-militer dan oleh banyak pemerintahan Barat dianggap tidak kredibel.
Dominic Xavier Imperial, juru bicara luar negeri Filipina untuk urusan ASEAN, menegaskan bahwa ASEAN “belum mencapai konsensus” terkait pengakuan hasil pemilihan di Myanmar, namun dengan masing-masing negara tetap melanjutkan keterlibatan. Filipina, yang saat ini memegang kursi ketua ASEAN secara bergilir, juga menyerukan agar Myanmar memberikan akses kepada utusan khusus grup tersebut untuk bertemu Suu Kyi.
Walaupun Sihasak mendukung usulan tersebut, dia menekankan bahwa keterlibatan yang lebih langsung oleh ASEAN secara keseluruhan sangat diperlukan. “Secara jujur, apa yang telah kita lakukan di bawah Lima Poin Konsensus, selain mengulangi Lima Poin itu dan menunjuk utusan khusus?”
