Kesepakatan jelas mengenai perjanjian regional untuk energi dan keamanan menunjukkan solidaritas di antara negara-negara ASEAN, menurut Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong.
Dalam sebuah pernyataan di Cebu pada 9 Mei, PM Wong mengungkapkan bahwa ASEAN lebih mampu mengatasi berbagai tantangan dan gangguan di dunia yang semakin terfragmentasi jika bekerjasama sebagai blok. Solidaritas ini terlihat jelas saat para pemimpin 11 negara anggota ASEAN berkumpul dan sepakat bahwa menjaga kekuatan dan kesatuan ASEAN adalah hal yang mendesak.
Mereka pun mengeluarkan pernyataan bersama terkait situasi di Timur Tengah dan deklarasi tentang kerjasama maritim di akhir KTT ASEAN di Cebu.
Usai pertemuan, Wong mengatakan kepada media Singapura, “Kami berdiskusi terbuka mengenai sifat konflik yang tengah kami hadapi.” Dia menambahkan fokus utama adalah tantangan yang ada, dan semuanya sepakat bahwa perlu ada upaya lebih untuk memperkuat ketahanan kolektif, serta khususnya memperkuat keamanan energi dan pangan. “Jadi, itu adalah pertemuan yang sangat produktif,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa solidaritas dan persatuan ASEAN akan menjadi semakin penting dalam lingkungan global baru yang ditandai oleh persaingan geopolitik yang kian sengit. “Ini lebih tentang kekuatan daripada aturan. Ini lebih tentang keamanan daripada ekonomi. Dan lebih tentang ketahanan daripada efisiensi,” ungkapnya.
Di era baru ini, negara-negara yang lebih kecil dan menengah pasti akan menemukan tantangan lebih sulit untuk dihadapi secara individual. Dengan bekerjasama, ASEAN bisa memiliki suara yang lebih kuat. Wong menambahkan, sangat berharga mengetahui bahwa 11 negara anggota dapat bekerja bersama sebagai satu kesatuan.
Kesepakatan mengenai ratifikasi perjanjian regional untuk energi dan keamanan adalah bentuk nyata dari solidaritas tersebut. Di tengah gangguan energi dan perdagangan akibat perang di Iran serta hampir tertutupnya Selat Hormuz, para pemimpin ASEAN pun menyerukan ratifikasi cepat terhadap ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) dan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang sudah diperbarui.
APSA, yang baru saja diperbarui pada 2025, menyediakan kerangka kerja untuk berbagi sumber daya minyak saat keadaan darurat, sementara ATIGA mencakup ketentuan terkait krisis dan komitmen dalam perdagangan barang-barang esensial seperti pangan dan perlengkapan medis.
Ketika ditanya apakah ada timeline untuk perjanjian tersebut, Wong mengatakan, “Ada konsensus jelas di pertemuan bahwa kami harus segera meratifikasi.” Namun, setiap negara harus menyesuaikannya dengan timeline domestiknya masing-masing, tetapi harapan mereka adalah setiap negara bisa mempercepat proses tersebut.
Selama pertemuan, juga dibahas beberapa ide baru yang diharapkan bisa berlanjut ke KTT berikutnya atau saat Singapura mengambil alih kursi kepresidenan di 2027. Salah satu ide tersebut adalah membangun cadangan bahan bakar regional.
Mengacu pada ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve yang didirikan pada 2011 untuk beras, Wong menjelaskan bahwa para pemimpin mendiskusikan kemungkinan menciptakan hal serupa untuk energi, baik di dalam ASEAN maupun dengan mitra eksternal.
Tetapi pembicaraan ini masih di tahap awal dan perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk melihat ketertarikan anggota dalam meneruskannya. Wong menegaskan, baik APSA, ATIGA, atau perjanjian lainnya, tentu akan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat setiap negara dan bisnis mereka.
“Karena itu, ASEAN bersatu, kita memberikan dukungan timbal balik, mengurangi kerentanan kita, dan mengurangi dampak dari guncangan yang mungkin terjadi pada bisnis dan pekerja kita,” imbuhnya tentang rantai pasokan yang lebih kuat yang akan dihasilkan.
Rencana Kursi Kepemimpinan Singapura di 2027
Singapura dijadwalkan untuk mengambil alih kursi kepresidenan ASEAN pada 2027, meneruskan dari Filipina. Kepemimpinan ASEAN berputar di antara anggota secara urut berdasarkan alfabet, dan Thailand akan memegangnya pada 2028.
Tentang prioritas Singapura ketika menjadi ketua, Wong menjelaskan, mereka masih dalam tahap perencanaan. Tema kunci akan berkisar pada memperkuat ketahanan kolektif, melanjutkan upaya integrasi, dan agenda pembangunan komunitas.
“Ini adalah prioritas umum yang, dalam beberapa hal, telah tercermin dalam kepemimpinan tahun-tahun sebelumnya, jadi hal ini harus dilanjutkan,” ujarnya. “Tapi tentu saja, langkah spesifik dan fokus akan berbeda dari satu ketua ke ketua lainnya. Kami sedang bekerja untuk menentukan apa yang akan menjadi fokus saat kami mengambil alih kursi tahun depan.”
Isu Myanmar kemungkinan juga akan menjadi bagian penting dalam kepemimpinan Singapura, tambah Wong, yang telah mengangkat topik tersebut dalam sesi pertemuan pada 8 Mei. Singapura akan terus melanjutkan upaya untuk membawa Myanmar kembali ke dalam kerangka kerja melalui Five Point Consensus.
Rencana perdamaian ini dibuat pada tahun 2021 setelah Myanmar mengalami perang sipil akibat kudeta militer. “ASEAN memiliki kerangka kerja yang disepakati mengenai ini, yaitu Five Point Consensus, dan kami juga sepakat untuk mempertahankan kerangka ini,” demikian kata Wong.
Walaupun ada perkembangan baru, termasuk pembebasan tahanan dan pengurangan hukuman, masih banyak yang perlu dilakukan. Wong menyatakan bahwa penting untuk melihat kemajuan agar rencana perdamaian dapat terwujud sepenuhnya, yang memerlukan dialog inklusif dengan semua pemangku kepentingan utama di Myanmar.
“Ini tidak bisa dipaksakan dari luar, jadi kita harus sabar,” ujarnya. Namun, ASEAN tidak akan bersikap pasif. Mereka akan terus berinteraksi dengan otoritas Myanmar, mendorong mereka untuk mengambil langkah konkret ke depan secara bertahap.
Singapura juga akan berkoordinasi dengan ketua saat ini, Filipina, dan “tahun depan, saat Singapura mengambil alih kursi, kami pasti akan melanjutkan upaya ini juga.”

