BANGKOK—Thailand siap melanjutkan rencana jangka panjang untuk menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, menghindari Selat Malaka, setelah ketegangan di Selat Hormuz menyoroti nilai strategis jalur pelayaran utama. Ini diungkapkan oleh seorang menteri senior, yang menegaskan bahwa proyek ini akan menjadi langkah besar bagi Thailand.
Menurut Wakil Perdana Menteri Phiphat Ratchakitprakarn, yang memimpin kementerian transportasi, pemerintah akan mempercepat pengembangan proyek jembatan darat (landbridge) ini. Proyek ini bertujuan untuk memangkas waktu pengiriman antara dua samudera dengan signifikan. Phiphat menyebutkan, biaya yang dibutuhkan mungkin mencapai satu triliun baht (sekitar 39,6 miliar USD).
Setelah selesai, proyek ini dapat memungkinkan kapal untuk menghindari kepadatan di Selat Malaka, memperpendek waktu transit rata-rata hingga empat hari, serta mengurangi biaya pengiriman sekitar 15 persen. Saat ini, Selat Malaka mengelola sekitar 40 persen perdagangan global, termasuk sebagian besar pengiriman minyak dari Timur Tengah ke negara-negara ekonomi besar Asia seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.
Rencana Thailand ini melibatkan penghubungan dua pelabuhan baru di kedua sisi semenanjung selatan Thailand melalui jaringan jalan dan rel kereta. Ini memungkinkan pergerakan barang dengan lebih lancar. Meski begitu, ada kritik yang menyatakan bahwa proyek ini mungkin tidak ekonomis dan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.
“Konflik di Timur Tengah telah menunjukkan pentingnya mengendalikan jalur transportasi,” kata Phiphat, merujuk pada kekacauan di Selat Hormuz yang memperburuk krisis energi global. “Thailand akan memiliki keuntungan besar dengan mengoperasikan jalur antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.”
Untuk melanjutkan proyek ini, pemerintah harus terlebih dahulu meloloskan undang-undang pendukung. Phiphat menyampaikan bahwa Kabinet diperkirakan akan menyetujui draf RUU tersebut akhir tahun ini. Proses konstruksi jembatan darat ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 15 tahun berdasarkan perkiraan sebelumnya.
Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, pemerintah berencana untuk mengundang partisipasi sektor swasta melalui proses lelang. Beberapa negara, termasuk Uni Emirat Arab, telah menunjukkan minat dalam roadshow sebelumnya, ungkap Phiphat.
Sejumlah perusahaan seperti DP World dan Hong Kong’s New World Development juga tertarik pada proyek ini, menurut pejabat Thailand. “Proyek sebesar ini juga akan mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Phiphat. “Kami memperkirakan ini bisa menghasilkan sekitar 200.000 pekerjaan baru.”
Proyek ini bukan hanya langkah besar bagi Thailand, tetapi juga berpotensi menjadi bagian penting dalam skala ekonomi global yang sedang berkembang. Dengan berbagai tantangan dan potensi keuntungan yang ada, semua mata kini tertuju pada perkembangan selanjutnya dari rencana ambisius ini.
