Rencana Indonesia untuk mengonsolidasikan ekspor komoditas kunci telah mengguncang industri minyak sawit dan pertambangan, menciptakan kekhawatiran di salah satu kekuatan komoditas terbesar di dunia. Para pelaku industri memperingatkan bahwa langkah ini bisa merusak aliran perdagangan yang telah ada dan menambah ketidakpastian regulasi yang semakin meningkat.
Pada hari Jumat (22 Mei), Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka hampir 2 persen lebih rendah sebelum mengurangi kerugian di akhir sesi perdagangan pertama. Saham-saham perusahaan komoditas besar Indonesia jatuh setelah pengumuman dan spekulasi sebelumnya terkait kebijakan ini.
Misalnya, Salim Ivomas, produsen minyak sawit yang dimiliki oleh konglomerat Salim, mengalami penurunan hampir 2 persen, memperpanjang kerugian menjadi sekitar 16 persen dalam seminggu terakhir. Selain itu, produsen batubara Bayan Resources juga terjun hampir 5,5 persen, menjadikan penurunan mingguan mereka lebih dari 10 persen.
Kelompok industri sudah memperingatkan bahwa kurangnya kejelasan operasional dalam perubahan besar yang dipimpin negara ini sudah terlihat dalam aktivitas perdagangan di lapangan. Mansuetus Darto, ketua Asosiasi Petani Minyak Sawit Indonesia, mengatakan bahwa para trader, pengolah, dan eksportir mulai menahan transaksi sambil menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
“Ketidakpastian ini telah menciptakan kepanikan di pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan,” ujarnya.
Dalam pidatonya yang hampir dua jam pada rapat pleno, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan rencana untuk mengalihkan ekspor batubara, minyak sawit mentah, dan ferro alloys melalui sebuah BUMN di bawah dana kekayaan negara Danantara. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Juni, sebelum diterapkan sepenuhnya pada 1 September.
Mansuetus menambahkan bahwa ketidakpastian pasca pengumuman kebijakan ini telah mengganggu rantai pasokan bagi petani kecil, di mana para tengkulak dan pengangkut menghentikan pengumpulan dari petani.
“Siapa yang menyangka, pidato dua jam bisa membuat para pengangkut berhenti mengirim truk untuk mengambil buah sawit dari petani?” ujarnya. Organisasinya mewakili ratusan ribu petani minyak sawit mandiri di 22 provinsi di seluruh Indonesia.
Dampak dari kebijakan ini langsung terasa di pasar minyak sawit. Data dari asosiasi menunjukkan harga tender minyak sawit mentah anjlok dari sekitar 15.300 rupiah per kilogram pada hari Senin menjadi 12.150 rupiah per kilogram pada hari Kamis.
Penurunan ini juga mempengaruhi petani, dengan harga tandan buah segar menurun di Sumatra dan Kalimantan, yang merupakan kawasan utama penghasil minyak sawit di Indonesia. Mansuetus memperingatkan bahwa pabrik-pabrik minyak sawit independen bisa menjadi yang paling terpukul jika perusahaan besar hanya memilih sumber bahan baku dari pemasok yang terafiliasi untuk mengurangi risiko selama masa transisi.
Investor pun tampaknya merasa cemas terhadap rencana pemerintah ini, mengingat sektor tersebut memiliki peran besar dalam rantai pasokan global. Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap Indonesia, negara ini mengalami reformasi pasar dan kebijakan yang tidak terduga di bawah pemerintahan Prabowo.
Perhatian Mengarah ke Danantara
Ada juga kekhawatiran mengenai kesiapan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), entitas yang bertugas mengelola rezim ekspor baru ini. Dokumen hukum yang ditinjau menunjukkan bahwa DSI didirikan pada hari Senin dan mendapat persetujuan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM pada hari Selasa, sehari sebelum Prabowo mengumumkan kebijakan ini.
Rohan Hafas, direktur komunikasi dan manajemen pemangku kepentingan di Danantara, mengatakan bahwa DSI akan beroperasi sebagai BUMN di bawah Danantara, dengan 1 persen sahamnya dimiliki oleh Kementerian BUMN. Hafas menjelaskan bahwa peran DSI akan dilaksanakan dalam dua fase, dengan tahap pertama mulai 1 Juni hingga 31 Desember.
Selama enam bulan pertama, perusahaan akan berfungsi sebagai penilai dan perantara antara pembeli dan penjual komoditas ekspor terpilih, fokus pada apakah transaksi mencerminkan harga pasar yang berlaku.
Penerapan mendadak dari lembaga ekspor ini membuat para eksportir keraguan mengenai bagaimana entitas BUMN ini akan mengelola pembayaran, kontrak, dan kewajiban pengiriman dalam perdagangan komoditas internasional, terutama di bawah pengaturan seperti Free on Board dan Cost, Insurance and Freight.
“Masih belum jelas apakah pembayaran akan dilakukan di muka, setelah pengiriman, atau hanya setelah transaksi internasional selesai,” kata seorang trader minyak sawit yang berbasis di Sumatra. “Apakah perusahaan negara benar-benar bisa melakukan pembayaran penuh di muka di tengah kondisi ekonomi global yang sulit dan dolar AS yang kuat?”
Ardhi Ishak, kepala hubungan industri di Asosiasi Profesional Pertambangan Indonesia, menambahkan bahwa banyak produsen batubara saat ini mempertahankan basis pelanggan yang sudah ada dan kontrak jangka panjang yang terkait dengan pengaturan pembiayaan.
Skala ekspor batubara Indonesia, yang diperkirakan mencapai 300 hingga 400 juta ton per tahun dan bernilai lebih dari 18 miliar dolar AS, akan menguji kemampuan entitas baru ini untuk mengelola perdagangan tersebut. Hary Kristiono, direktur utama Ucoal Sumberdaya, memperingatkan adanya potensi komplikasi terkait restrukturisasi kontrak, pembiayaan perdagangan, dan logistik ekspor.
Kebijakan Baru untuk Pertambangan
Ketidakpastian muncul di saat yang sulit bagi sektor pertambangan Indonesia, yang sudah menghadapi kekhawatiran tentang royalti yang lebih tinggi, aturan pajak yang lebih ketat, dan peningkatan intervensi negara di industri strategis. Gita Mahyarani, direktur eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, menyebut kebijakan ini dapat secara mendasar mengubah sistem perdagangan komoditas di Indonesia.
Para analis di CreditSights menggambarkan kebijakan centralisasi ekspor ini sebagai “negatif untuk kredit” bagi sektor pertambangan Indonesia secara keseluruhan. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa mengurangi fleksibilitas ekspor, menciptakan risiko konsentrasi pihak ketiga di sekitar perantara milik negara, dan berpotensi memperlambat pengumpulan piutang.
“Ketidakpastian regulasi dalam pertambangan akan tetap menjadi kekhawatiran utama bagi sektor ini,” tambah mereka. Mereka juga memperingatkan tentang risiko pelaksanaan terkait Danantara, yang sudah mengawasi sejumlah proyek strategis yang ambisius.
Kekhawatiran terhadap Pengendalian Negara
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi under-invoicing, membendung aliran modal keluar, dan memberikan negara pengawasan lebih besar atas hasil ekspor dari sektor komoditas yang sangat luas. Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim bahwa negara telah kehilangan sekitar 900 miliar dolar AS selama tiga dekade terakhir akibat under-invoicing.
Analis menilai bahwa rezim ekspor baru Indonesia mencerminkan dorongan yang lebih luas dari pemerintahan Prabowo untuk mengambil kembali kontrol lebih besar atas kekayaan sumber daya alam negara ini. Namun, kekhawatiran akan meningkatnya intervensi negara dan ketidakpastian regulasi tetap ada.
Ricky Ho, kepala investasi di Four Capital, mengatakan bahwa rationale pemerintah ini dapat dimengerti, mengingat perjuangan Indonesia untuk sepenuhnya menangkap nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sumber daya alamnya. Di bawah kerangka kerja yang diusulkan, eksportir bisa jadi akan semakin diharuskan untuk mencatat lebih banyak keuntungan di dalam negeri alih-alih melalui entitas perdagangan luar negeri, yang berpotensi meningkatkan laba yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan komoditas yang terdaftar di IDX.
“Jika dilaksanakan dengan serius, laba yang dilaporkan untuk beberapa perusahaan komoditas yang terdaftar di IDX bisa jadi meningkat secara signifikan, karena keuntungan yang sebelumnya berada di luar struktur pelaporan domestik akan sebagian mengalir kembali ke laporan keuangan lokal,” ucap Ho.
Namun, ia memperingatkan bahwa pasar kemungkinan akan khawatir tentang overreach regulasi dan intervensi negara yang semakin meningkat. “Tindakan seimbang ini menjadi sangat rumit,” tambahnya. “Ada perbedaan besar antara meningkatkan tata kelola dan transparansi pajak versus menciptakan persepsi bahwa Indonesia menuju model ekonomi yang jauh lebih intervensif dan nasionalis sumber daya.”
