- Prancis “menjadi contoh” dengan berkomitmen pada kedaulatan digital
- Sistem operasi Linux akan diutamakan dibandingkan Windows
- Rencana sudah disusun untuk memindahkan platform data kesehatan
Prancis siap untuk memindahkan semua desktop pemerintah dari Windows ke Linux sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi biaya dan ketergantungan pada raksasa teknologi AS.
Inisiatif ini dipimpin oleh Direktorat Jenderal Urusan Digital Interministerial (DINUM), yang mengharuskan semua kementerian untuk menyusun rencana migrasi mereka sendiri paling lambat musim gugur 2026. Badan TI seperti DINUM akan memulai migrasi ini terlebih dahulu sebelum sektor lainnya.
“DINUM akan mengkoordinasikan rencana antar-kementerian untuk mengurangi ketergantungan non-Eropa,” demikian pernyataan dari DINUM.
Semangat seratus persen untuk mengurangi ketergantungan pada Big Tech AS
Apa yang terjadi di Prancis adalah bagian dari dorongan kedaulatan yang lebih besar di Eropa, dengan negara-negara anggota lainnya berupaya mengurangi ketergantungan pada raksasa teknologi AS dan mendapatkan kembali kendali atas perangkat lunak mereka sendiri.
“Kedaulatan digital bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan strategis,” tulis Menteri Delegasi untuk Kecerdasan Buatan dan Urusan Digital, Anne Le Hénanff.
“Prancis menjadi contoh dengan mempercepat transisi ke solusi yang berdaulat, dapat diinteroperasikan, dan berkelanjutan.”
Dorongan ini tidak hanya mencakup Windows—alat kolaborasi, cloud dan infrastruktur, sistem AI, basis data, dan jaringan semuanya sedang diteliti di bawah semangat kedaulatan ini.
Pemerintah Prancis sudah mengonfirmasi rencana untuk memindahkan platform data kesehatan ke solusi “terpercaya” lainnya, dan para pekerja di Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) diberikan akses ke alternatif perangkat lunak lokal seperti Tchap, Visio, dan FranceTransfert.
Untuk penggantian sistem operasi Windows dengan Linux, keuntungan yang didapat ada dua. Selain memberi Prancis kontrol lebih baik atas keamanan dan pembaruan, sifat open-source juga mencegah terjadinya kunci vendor dan biaya lisensi yang tinggi.
“Kita harus mengesampingkan alat-alat Amerika dan mendapatkan kembali kendali atas nasib digital kita,” ujar Menteri Aksi dan Akun Publik, David Amiel.
